HAK DAN KEWAJIBAN
INDIVIDU DALAM ORGANISASI
1.1
Organisasi Rasional
Bertujuan mencapai
tujuan teknis atau ekonomis dengan efisiensi maksimal. E.H Schein
memberikan satu definisi ringkas tentang organisasi dari perspektif tersebut:
Organisasi adalah koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas sejumlah
individu untuk mencapai tujuan atau sasaran eksplisit bersama, melalui
pembagian tenaga kerja dan fungsi dan melalui hierarki otoritas dan tanggung
jawab.
Model organisasi
rasional mengasumsikan bahwa sebagian besar informasi dikumpulkan dari tingkat
operator, naik melewati ssejumlah tingkat manajemen formal, yang masing-masing
mengumpulkan informasi serupa, sampai akhirnya mencapai manajemen tertinggi.
Tanggung jawab etis
dasar yang muncul dari aspek-sapek “rasional” organisasi difokuskan pada dua
kewajiban moral, yaitu :
a. Kewajiban pegawai
untuk mematuhi atasan dalam organisasi, mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan
tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengancam tujuan tersebut
b. Kewajiban atasan untuk
memberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik.
1.2
Kewajiban Pegawai terhadap Perusahaan
Kewajiban moral utama
pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari
kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan tersebut. Pandangan –pandangan
tradisional tentang kewajiban pegawai pada perusahaan membentuk apa yang
disebut “hukum agensi” atau dengan kata lain, peraturan yang menetapkan
kewajiban-kewajiban dari “agen” (pegawai) kepada “pimpinan” mereka.
Ada sejumlah situasi
dimana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan:
Pegawai melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya “konflik kepentingan”,
mencuri dari perusahaan atau menggunakan jabatannya sebagai sarana untuk
memperoleh keuntungan dari orang lain melakukan pemerasan atau suap.
Masalah-masalah etis yang muncul dari tindakan tersebut :
1. Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan
muncul saat kepentingan pribadi pegawai mendorongnya melakukan tindakan yang
mungkin bukan melakukan tindakan yang terbaik bagi perusahaan. Konflik
kepentingan juga bisa muncul apabila pejabat atau pegawai suatu perusahaan juga
bekerja atau menjadi konsultan perusahaan luar yang menjadi rekan atau pesaing
perusahaan pertama.
Konflik kepentingan
bisa bersifat aktual atau potensial. Konflik kepentingan
aktual terjadi saat seeseorang melaksanakan kewajibannya dalam suatu cara
yang mengganggu perusahaan dan melakukannya demi kepentingan
pribadi. Konflik kepentingan potensial terjadi saat seseorang, karena
didorong oleh kepentingan pribadi, bertindak dalam suatu cara yang merugikan
perusahaan.
Untuk menghindari
masalah, banyak perusahaan melakukan:
a. menentukan jumlah
saham perusahaan pemasok yang boleh dibeli pegawai
b. menentukan hubungan
dengan pesaing, pemasok, atau pembeli yang dilarang perusahaan
c. mewajibkan pejabat
penting untuk mengungkapkan semua investasi finansial luar mereka.
2. Pencurian Pegawai dan
Komputer
Tindakan pegawai yang
mencari tambahan keuntungan pribadi atau menggunkan sumber daya perusahaan
untuk dirinya sendiri merupakan tindakan pencurian karena keduanya berarti
mengambil atau menggunakan properti milik orang lain (perusahaan) tanpa
persetujuan pemilik yang sah.
Pencurian yang dilakukan
pegawai sering merupakan pencurian kecil-kecilan, misalnya mencuri alat-alat
kecil, peralatan kantor, atau pakaian.
Contoh lain:
menggunakan komputer untuk membobol bank data suatu perusahaan, mengkopi
program-program komputer suatu perusahaan, menggunakan atau menyalin data-data
komputer perusahaan,dan lain-lain merupakan tindakan pencurian yang tidak etis
karena semuanya melibatkan penggunaan atau pengambilan properti milik orang
lain tanpa persetujuan pemiliknya yang sah. Disebut pencurian karena informasi
yang dikumpulkan dalam bank data komputer oleh suatu perusahaan dan program
komputer yang dikembangkan atau dibeli perusahaan merupakan properti dari
perusahaan yang bersangkutan
3. Insider Trading
Insider trading
sebagai tindakan membeli dan menjual saham perusahaan berdasarkan informasi
“orang dalam”. Informasi “dari orang dalam” tentang suatu perusahaan merupakan
informasi rahasia yang tidak dimiliki publik di luar perusahaan, namun memiliki
pengaruh material pada harga saham perusahan. Insider tradnig merupakan
tindakan yang ilegal.
1.3
Kewajiban Perusahaan terhadap Pegawai
Ada dua masalah yang
berkaita dengan kewajiban ini: Kelayakan gaji dan Kondisi kerja pegawai.
1)
Kelayakan Gaji
Dari sudut pandang
pegawai, gaji merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan ekomoni pegawai dan
keluarganya. dari sudut pandang pengusaha atau perusahaan, gaji adalah biaya
produksi yang harus ditekan agar harga produk tidak terlalu tinggi dari
kemampuan pasar. Kelayakan gaji sebagian bergantung pada dukungan yamg
diberikan masyarakat (jaminan sosial, perawatan kesehatan, kompensasi
pengangguran, pendidikan umum, kesejahteraan, dan lain-lain.), kebebasan pasar
kerja, kontribusi pegawai, dan posisi kompetitif perusahaan.
Beberapa faktor yang
perlu dipertimbangkan dalan menentukan gaji :
1.
Gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja
2.
Kemampuan perusahaan
3.
Sifat pekerjaan
4.
Peraturan upah minimum
5.
Hubungan dengan gaji lain
6.
Kelayakan negosiasi gaji
7.
Biaya hidup lokal
2)
Kondisi Kerja : Kesehatan dan Keamanan
Bahaya di tempat kerja
tidak hanya kategori-kategori ancaman yang jelas seperti kecelakaan, tersengat
listrik, dan terbakat namun juga suhu yang sangat panas atau sangat dingin,
suara yang keras dari mesin, deebu batuan, radiasi, dan lain-lain.
Risiko memang bagian
dari risiko pekerjaan yang tak terpisahkan. Misalnya pembalap dan pemain sirkus
menerima risiko dari pekerjaan mereka. Mereka memperoleh :
a. Kompensasi penuh dalam
menghadapi risiko tersebut
b. Secara sukarela dan
sadar menerimanya dan memperoleh kompensasi sebagai imbalannya, maka kita dapat
mengasumsikannya bahwa pengusaha atau perusahaan telah bartindak secar etis.
Akan tetapi,
masalahnya adalah dalam pekerjaan yang berbahaya, syarat-syarat berikut tidak
terpenuhi :
a)
Gaji atau upah dikatakan gagl memberikan kompensasi yang proposional
terhadap risiko pekerjaan jika pasar tenaga kerja dalam suatu industri tidak
kompetitif atau bila pasar tidak mempertimbangkan risiko-risiko tersebut karena
memang belum diketahui
b)
Pegawai mungkin menerima risiko tanpa mengetahuinya karena mereka tidak
memiliki akses ke informasi tentang risiko-risiko tersebut
c)
Pegawai mungkin menerima risiko karena putus asa, karena mereka tidak dapat
memperoleh pekerjaan dalam industri-industri yang kurang berisiko atau karena
mereka tidak memiliki informasi tentang alternatif-alternatif yang tersedia
1.4
Organisasi Politik
Dalam model politik, individu
dilihat berkumpul membentuk koalisi yang selanjutnya saling bersaing satu sama
lain memperebutkan sumber daya, keuntungan dan pengaruh. Dengan demikian tujuan
organisasi menjadi tujuan yang dibentuk oleh koalisi yang paling kuat dan
paling dominan. Tujuan tudak ditetapkan oleh otoritas yang sah namun ditetapkan
melalui tawar-menawar antara berbagai koalisi.
Perilaku dalam organisasi mungkin
tidak ditujukan pada tujuan-tujuan rasional organisasi seperti efisiensi atau
produktivitas, dan kekuasaan dan informasi munkin melewati jalur otorias
komunkasi diluar jalur formal. Namun demikian, otoritas manajerial dan
jaringan komunikasi formal memberikan sumber kekuasaan yang berlimpah.
1.5
Hak Pegawai
Hierarki manajerial
yang terdapat dalam perusahaan-perusahaan besar memiliki karakteristik sebagai
berikut :
1.
Manajer tertinggi merupakan lembaga pembuat keputusan yang tersentralisasi
2.
Manajer memiliki kekuasaan dan otoritas yang diakui secara hokum
3.
Manajer menentukan distribusi atas pendapatan, status, dan kebebasan
diantara konstituen perusahaan
4.
Manajer memiliki monopoli kekuasaan layaknya pemerintah politik
Namun
kekuasan-kekuasaan manajer tersebut dibatasi oleh adanya hak-hak pegawai. Hak-hak
pegawai tersebut diantaranya :
A. Hak Privasi
Hak individu untuk
menentukan apa, dengan siapa, dan seberapa banyak informasi tentang dirinya
yang bisa diungkapkan pada orang lain. Namun demikian hak itu harus
diimbangi dengan hak dan kebutuhan orang lain. Secara khusus, perusahaan kadang
memiliki hak untuk mengamati aktivitas pegawai. Ada tiga elemen yang perlu
diperhatikan dalam menyeimbangkan hak-hak tersebut yaitu relevansi, perstujuan
dan metode.
B. Kebebasan Suara Hati
Kebebasan berpendapat sesuai
hati nurani. Hak atas kebebasan suara hati melindungi
kepentingan-kepentingannya dengan mewajibkan individu yang bersangkutan untuk
tidak bekerja sama dalam aktivitas-aktivitas yang secara sadar dianggapnya
salah.
C. Whistleblowing
Suatu tindakan
membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain baik internal maupun
eksternal. Hal ini menjadi hak dikarenakan terkadang perusahaan sering kali
tidak mendengar kebebasan suara hati dari para pegawai tentang kesalahan moral
perusahaan misalnya yang lebih mengutamakan keuntungan daripada kepentingan
umum dan pegawai yang sadar hal itu salah harus tetap diam dengan alasan
rahasia perusahaan.
D. Hak untuk Berpartisipasi dan Manajemen
Partisipatif
Dalam suatu demokrasi
pengambilan keputusan biasanya memiliki dua karakteristik, yaitu :
a) Keputusan yang
berpengaruh pada kelompok ditetapkan oleh mayoritas anggota
b) Keputusan yang
ditetapkan setelah dilaksanakan diskusi yang menyeluruh, bebas dan terbuka.
Semua anggota bisa berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan
keputusan ataupun melalui wakil-wakil yang telah dipilih sebelumnya.
E. Hak atas Proses yang
Layak dan PHK Sepihak
Hak paling penting
pegawai adalah hak atas proses yang layak. Sistem ideal dari proses yang layak
adalah sistem dimana individu diberi petunjuk-petunjuk yang jelas tentang
peraturan yang harus mereka ikuti. Proses yang layak menjamin bahwa individu
tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, tidak adil, atau kejam oleh
atasannya dalam usaha melaksanakan peraturan-peraturan perusahaan dan juga
menetapkan batasan moral atas pelaksanaan kekuasaan atasan seperti salah
satunya tidak melakukan PHK sepihak yang ditentang secara moral.
F. Hak Pegawai dan
Penutupan Pabrik
Terdapat delapan
langkah yang dapat dilakukan,yaitu pemeberitahuan, lalu pesangon, jaminan
kesehatan, pensiun awal, transfer, pelatihan kembali, pembelian oleh pegawai,
pembayaran pajak lokal.
G. Serikat Pekerja dan Hak untuk
Berorganisasi
Serikat pekerja
merupakan hak yang sama untuk menjalin hubungan secara bebas yang membenarkan
pembentukan dan keberadaan perusahaan juga mendasari organisasi pekerja. Hak
pekerja untuk berorganisasi dalam serikat pekerja berasal dari hak untuk
diperlakukan sebagai manusia yang bebas dan sederajat.
1.6 Politik
Organisasional
· Taktik Politik dalam
Organisasi
Merupakan proses
dimana individu atau kelompok menggunakan taktik-taktik kekuasaan yang dibentuk
secara non-formal untuk mencapai tujuannya sendiri. Ada berbagai konflik dalam
pencapaian tujuan tersebut, sering kali terdapat gap antara tujuan pribadi
dengan tujuan perusahaan. Ada dua faktor yang cenderung menekan konflik semacam
itu, yakni :
1) Karier individu sering
bergantung pada kesehatan organisasi.
2) Hubungan yang
berlangsung lama dengan organisasi cenderung menciptakan ikatan loyalitas pada
organisasi.
· Etika Taktik Politik
Utilitas tujuan,
prinsip utilitarian mewajibkan manajer menetapkan tujuan-tujuan yang
menghasilkan keuntungan sosial terbesar dengan kerugian sosial yang terkecil.
Ada dua taktik politik yang bertentangan dengan norma ini, yang pertama taktik
politik yang melibatkan usaha mencari tujuan-tujuan pribadi dengan mengorbankan
tujuan organisasi dan yang kedua adalah taktik politik yang melibatkan
pemborosan.
Konsistensi tindakan
politik dengan hak moral. Sejumlah taktik politik terlihat jelas merupakan
penipuan. Penggunaan taktik politik yang memiliki unsur penipuan dan manipulasi
jelas tidak etis. Hal tersebut merupakan pelanggaran moral terhadap individu
yang bersangkutan, khususnya jika penggunaannya merugikan orang tersebut dengan
memperalatnya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingannya.
Pengaruh pada
perhatian. Sebagai tambahan pada ketidakadilan yang ada, prevalensi taktik
politik dalam suatu organisasi dapat mengakibatkan pengaruh jangka panjang yang
merugikan kualitas hubungan pribadi yang terdapat didalamnya. Beberapa peneliti
menemukan bahwa penggunaan kekuasaan dalam organisasi cenderung menekan
perlakuan terhadap individu-individu menjadi lemah.
· Organisasi yang Penuh
Perhatian
Aspek kehidupan
organisasional tidak cukup baik digambarkan dalam model kontraktual yang
merupakan dasar dari organisasi rasional, ataupun dengan model kekuasaan yang
mendasari organisasi politik. Mungkin aspek teresbut paling tepat digambarkan
sebagai organisasi penuh perhatian (caring) dimana konsep-konsep moral utamanya
sama dengan konsep yang mendasari etika memberi perhatian.
Jeanne M. Liedtka
menggambarkan organisasi semacam itu sebagai organisasi atau bagian organisasi
dimana tindakan memberi perhatian merupakan :
a) Difokuskan sepenuhnya
pada individu
b) Dilihat sebagai tujuan
dalam dan dari dirinya sendiri
c) Bersifat pribadi
d) Pendorong pertumbuhan
bagi yang diberi perhatian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar